Masalah Pendidikan DiIndonesia

Masalah Pendidikan di Indonesia

Peran Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan, dan saling keterkaitan antara pokok tersbut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan?. Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk. Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat laun akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini. Pemerintah dan Solusi Permasalahan Pendidikan Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim. Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.” Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas ”Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. Privatisasi dan Swastanisasi Sektor Pendidikan Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005). Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin. Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi. Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.

Read More

populasi manusia dan dampak terhadap lingkungan

KEPADATAN POPULASI MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN

Dibandingkan dengan makhluk hidup lain, manusia selalu menang dalam berkompetisi karena memiliki kelebihan, yaitu:

1. mudah beradaptasi dengan segala kondisi lingkungan
2. pemakan segala (omnivor) dan menempati beberapa macam tingkat trofik
3. berakal pikiran.

—  Sumber daya alam yang ada di lingkungan, jumlahnya terbatas.

—  Jika jumlah organisme melebihi batas, maka sumber daya alampun akan menipis dan terjadilah permasalahan lingkungan.

MASALAH PERTUMBUHAN PENDUDUK

—  Jumlah penduduk dunia terus meningkat dari tahun ke tahun.

—  tahun 1650, jumlah penduduk dunia mencapai ½ milyar orang.

—  tahun 1900-an, jumlah penduduk dunia menjadi 1 milyar.

—  tahun 1970, jumlah penduduk dunia 3,6 milyar.

—  Hanya dalam waktu 33 tahun setelah itu, atau sekitar tahun 2000, jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7 milyar.

—  Thomas Robert Malthus (ekonom Inggris tahun 1766-1834) meramalkan bahwa umat manusia akan mengalami kesengsaraan, karena populasi umat manusia bertambah menurut deret ukur, sedangkan pengadaan kebutuhan hidup manusia hanya bertambah menurut deret hitung. Akibatnya akan terjadi kelaparan, kriminalitas, kemerosotan moral, penyakit, dan perang.

KEPADATAN PENDUDUK DAN PERMASALAHANNYA

—  Kebutuhan penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

• Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus ada meliputi makanan, pakaian, dan perumahan.

Jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan misalnya kelaparan, kriminalitas, dan berjangkitnya penyakit.

—  Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan hidup yang tidak harus ada meliputi perhiasan, kendaraan bermotor, radio,dan TV.

Jika tidak terpenuhi tidak menimbulkan permasalahan.

—  Pemusatan penduduk di kota besar akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warganya.

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

1. Jumlah Penduduk yang Besar

Jumlah penduduk Indonesia adalah negara ke-4 terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, dan India.

Jumlah penduduk yang besar memerlukan sumber daya alam yang banyak meliputi bahan makanan, sandang, lahan, perumahan, dan sarana pendidikan yang memadai.

2. Kualitas Penduduk yang Rendah

Kualitas penduduk yang rendah dapat dilihat baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Keadaan sosial ekonomi yang sangat lemah membuat penduduk tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Banyak anak yang terpaksa putus sekolah (drop out).

Pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang menyebabkan tenaga kerja yang tersedia juga berkualitas rendah.

Pendidikan yang rendah mengakibatkan kedisiplinan dan motivasi untuk maju yang rendah.

Rendahnya kualitas penduduk juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat kesehatan.

Kondisi masyarakat yang demikian ditandai oleh:

1)      kesehatan diri rendah (tampak dari pakaian, kulit, rambut, dan gigi)

2)      banyak penderita kurang gizi (misalnya avitaminosis, dan penyakit kulit)

3)      kondisi lingkungan jelek (misalnya kurang air bersih, kurang udara bersih, lembab, becek)

4)      banyak penyakit menular dan kronis (misalnya TBC, diare, tipus, dan panu)

1. Penyebaran Penduduk yang Tidak Merata

—  Dari jumlah penduduk Indonesia, 60% bertempat tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,6% dari luas Indonesia.

—  Kepadatan penduduk di Jawa, yaitu 946 orang per km2.

—  Sedangkan  kepadatan penduduk di luar Jawa hanya 50 orang per km2.

—  Propinsi terpadat adalah DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 12.628 orang/km2 (BPS 2000).

—  Akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunanpun tidak merata.

—  Sebagai contoh, pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat pendidikan tinggi, dan tempat hiburan kebanyakan berkembang di Jawa.

PENANGGULANGAN MASALAH KEPENDUDUKAN

—  Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara:

—  menggalakkan program Keluarga Berencana

—  menunda usia kawin dengan tidak menikah pada usia muda. Hal ini dimaksudkan agar para calon orang tua telah benar-benar siap mengasuh bayi yang dilahirkan.

—  Meningkatkan taraf pendidikan.

—  mengefektifkan tenaga kerja wanita.

—  Meningkatkan produksi pangan dengan cara:

—  memperbaiki mutu lahan.

—  mengefektifkan budidaya pertanian misalnya menggunakan pupuk, pestisida, dan memilih bibit unggul.

—  menciptakan pola pertanian yang lebih efisien dan produktif misalnya pola tumpangsari dan hidroponik

—  Meningkatkan taraf pendidikan dengan cara:

—  mengadakan wajib belajar pada anak usia sekolah.

—  meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan .

—  Pemanfaatan sumber daya alam sesuai kebutuhan dengan upaya pemulihannya.

—  Mencari sumber makanan baru.

—  Meratakan penyebaran penduduk.

—  Mengurangi jumlah pengangguran dengan cara:

—  menyediakan lapangan pekerjaan.

—  membudayakan alih teknologi tepat guna.

—  menyelenggarakan program pendidikan/keterampilan sesuai kebutuhan.

—  Meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran.

dikutip dari : http://sonypunya.wordpress.com/author/sonypunya/

Read More

Jumlah Bayi Lahir tiap tahunnya = Jumlah Penduduk singapura?

Angka Kelahiran di Indonesia Setara Penduduk Singapura

PALEMBANG - Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat penduduk Indonesia 237,6 juta, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49. Sementara pada 2012, penduduk Indonesia sudah mencapai 245 juta jiwa.

Melihat lonjakan yang mencapai 8 juta jiwa tersebut, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Hardiyanto mengatakan bahwa angka tersebut terbilang cukup besar. Terlebih tiap tahunnya tercatat sebanyak 3,5 sampai 4 juta bayi dilahirkan. Angka tersebut seperti jumlah penduduk di Singapura. Jika diibaratkan setiap tahun Indonesia membentuk negara Singapura.

"Artinya jumlah 3,5 sampai 4 juta itu tiap tahun kita impor dari Singapura. Jadi setiap tahun kita membentuk negara Singapura," ujar Hardiyanto di Hotel Jayakarta, Palembang, Rabu (12/12/2012).

Angka kelahiran yang cukup besar tersebut, lanjut dia, tak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan. Seperti contohnya, pendidikan yang tidak tinggi, gizi yang kurang mencukupi, dan kesehatan yang minim. Akibatnya, SDM tersebut menjadi tak berkualitas bagi modal pembangunan, namun sebaliknya menjadi beban pembangunan.

"Oleh karena itu, ke depan kita terus menekan laju pertumbuhan penduduk, kalau tidak nanti kita akan menjadi negara yang besar penduduknya tapi tidak berkualitas," tuturnya.

Menurutnya, sekuat apapun berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tak akan ada artinya jika jumlah penduduk tak dikendalikan. Pertumbuhan ekonomi itu hanya akan dimakan oleh manusia saja namun tidak bisa melakukan investasi. Oleh karenanya, ke depan BKKBN akan terus meyakinkan masyarakat Indonesia untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiranya.

Untuk menjalankan misinya tersebut, dia mengatakan bahwa BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, namun melakukan kerjasama atau bermitra dengan lembaga lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu karena, masyarakat Indonesia mayoritas muslim.

"Kita bermitra dengan MUI untuk meyakinkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar supaya sadar untuk mengatur jumlah keturunan. Juga untuk agama lain, karena tiap agama punya fatwa, bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera ke depan," paparnya.

Read More

Nasib Anak Indonesia

Post navigation

«

DARI total penduduk Indonesia yang kini diperkirakan mencapai 217 juta, hampir bisa dipastikan 70 juta lebih di antaranya adalah anak,-anak kategori usia di bawah 18 tahun. Sebagai anak, mereka memiliki berbagai hak yang wajib dipenuhi negara. Anak adalah sebuah anugerah, nikmat yang diberikan oleh tuhan kepada hambanya untuk meneruskan proses kehidupan yang selalu berputar di dunia ini.

Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah itulah sebaris potongan lagu dari mendiang maestro musik tanah air kita Alm. Chrisye yang menggambarkan tentang betapa indahnya masa-masa remaja berada disekolah. Namun di balik semua syair yang indah itu banyak anak-anak dan remaja di indonesia yang tidak dapat merasakan masa-masa yang paling indah itu. Kita sering melihat tubuh kecil yang letih di pinggir-pinggir jalanan, mereka yang hidup di kolong-kolong jembatan, mereka yang hidup di rumah-rumah kardus. Mereka yang harusnya berada di bangku-bangku sekolah untuk mengenyam pendidikan tetapi harus bergelut dengan kerasnya dunia ini dengan bekerja di jalan-jalan dengan menjajakan koran, mengamen, bahkan mengemis dari fajar menyingsing hingga gulitanya malam. mereka mengadu nasib hanya untuk mencari sesuap nasi bahkan untuk menghidupi keluarga, mereka tak ingat sekolah dan merekapun tak bisa berbuat apa-apa karena dililit oleh himpitan ekonomi yang memaksa mereka harus berbuat seperti itu, setiap hari mereka hanya terpanggang oleh terik matahari, mereka harus mengadu nasib di kota seperti di kota jogyakarta ini. sudah seharusnyalah kita memberikan harapan kepada anak-anak jalanan, mereka juga ingin menggapai cita-cita seperti kita semua. Mereka juga ingin merasakan bahagia dan merasakan manisnya masa kanak-kanak mereka seperti anak lainnya. Maraknya anak jalanan, adalah kisah memprihatinkan lain tentang buruknya kondisi anak Indonesia saat ini. Mereka tidak saja rentan terhadap tindakan eksploitasi, tetapi juga dalam banyak halnya sangat rentan menjadi pelaku tindak kekerasan.

Masalah anak di indonesia kini kian kompleks selain masalah anak jalanan kini perdagangan anak (child traficking) khususnya perdagangan anak di indonesia kini makin menjamur, banyak sekali anak-anak di bawah umur yang diperjualbelikan oleh para mafia penjualan anak. Banyak para gadis remaja yang diperdagangakan dan dipekerjakan sebagai penjaga-penjaga kafe, banyak balita-balita yang diperjual belikan bahkan sampai ke luar negeri. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor himpitan ekonomi yang mendera kehidupan mereka.

Bahkan bagi segelintir orang, hal tersebut di jadikan sebagai alat bisnis, salah satu sindikat penjualan gadis remaja di daerah jakarta mempunyai seorang petugas yang disebut sebagai pencari bakat tugasnya adalah memburu mangsa gadis muda. Daerah miskin adalah sasaran empuk mereka, demi memuluskan memikat mangsa, mereka biasanya mengiming-imingi rupiah dan barang mewah, Biasanya korban tidak berdaya. Bila iming-iming itu mentok, maka alkohol lah menjadi salah satu senjata ampuh untuk memperdaya korban.dan lebih parah lagi jika sedang lagi kepepet malah ada orang tua yang menawarkan kegadisan anaknya kepada pencari bakat tersebut.

Itulah sebagian gambaran nasib anak bangsa ini, pendidikan orangtua yang rendah dan kemiskinan keluarga masih menjerat bangsa kita, hingga perlakuan yang salah, penelantaran anak hingga penjualan’ anak oleh orangtua untuk eksploitasi seksual komersial masih sering kita lihat dan dengar di media massa. Anak masih dianggap sebagai milik atau properti’orangtua yang dapat diatur arah hidupnya, hingga suara anak tentang aspirasinya atas masa depan hampir-hampir tidak pernah terdengar. Selain kemiskinan, berbagai faktor lain terjalin seperti benang kusut dan berkontribusi terhadap situasi sulit yg dialami anak-anak, diantaranya ketidakharmonisan dan disfungsi keluarga (termasuk masalah orangtua yang tidak bekerja), konsumerisme, materialisme, kesempatan pendidikan yang rendah dan sistem hukum Indonesia yang tidak adil bagi anak-anak.

Implikasi lain yang kemudian tak bisa dihindari, sebagian anak-anak Indonesia tergiring bekerja pada bidang yang mengganggu tumbuh kembangnya. Sebagian di antara mereka terpaksa jadi pembantu rumah tangga (PRT), sebagian yang lainnya bekerja di pabrik dengan beban kerja yang tidak layak dialami seorang anak. Jangan lupa, sebagiannya mungkin terpaksa dinikahkan pada usia yang masih sangat dini yang selama ini sering menjadi penyebab terjadinya banyak malapetaka reproduksi.

Masalah kesehatan yang mendera para anak bangsa ini pun sangat memprihatinkan, banyak anak-anak yang hidup dalam keadaan kekurangan gizi.Itulah wajah anak-anak negeri kita yang membutuhkan perhatian untuk meneruskan perjuangan hidup mereka dan untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam memperhatikan anak-anak bangsa ini karena mereka adalah agen-agen pembangunan masa depan bangsa ini .

Masalah pendidikan dan kesehatan adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh stake holdder yang ada baik dari pemerintah, sawsta, LSM, ataupun masyarakat. Karena dari semua itulah akan terbentuknya suatu manusia yang sehat dan cerdas karena salah satu kriteria masyarakat bangsa yang ideal untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini adalah masyarakat yang memiliki jasmani yang sehat dan memiliki daya intelektual yang cukup sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam era globalisasi

Itulah sebuah narasi menyedihkan mengenai nasib kehidupan salah satu segmen masyarakat yang selama ini masih cenderung terabaikan ; kehidupan sebagian anak Indonesia. Wujudnya, kini sebagian dari pemilik masa depan bangsa ini terancam tumbuh kembangnya lantaran mereka menderita kekurangan gizi. Sebagian lainnya tak memiliki masa depan lantaran mereka tak punya kesempatan meraih pendidikan, untuk tingkat dasar sekalipun. Bahkan sebagian lainnya bernasib lebih tragis lagi karena mereka lahir hanya untuk mati jika tidak dijadikan komoditas yang diperjualbelikan child trafficking.

Masalah kelangsungan pendidikan anak adalah persoalan pelik lain anak Indonesia saat ini. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini masih ada jutaan anak sekolah di negeri ini terancam masa depannya karena mereka tidak mampu melanjutkan sekolah kalau bukan terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah. Jangankan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, untuk bisa bertahan di tingkat pendidikan menengah sekalipun mereka tidak mampu.

Wujudnya, semua kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan di negeri ini sejatinya dirumuskan berdasarkan kepekaan dan pertimbangan keberpihakan yang mampu membantu menyelamatkan mereka. Bukan malah sebaliknya, membuat kehidupan mereka kian terpinggirkan seperti yang masih banyak dilakukan selama ini

Fenomena anak yang beresiko ada sangat dekat dengan kita. Apa yang harus kita perbuat untuk mereka?

Sesuai KHA ( Konferensi PBB tentang hak anak ), semua anak, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, keturunan maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu:

Pertama, hak atas kelangsungan hidup (survival) yang layak dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan bila jatuh sakit.

Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang (development). Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya. Termasuk pula didalamnya hak asasi untuk anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

Ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan (protection). Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang.

Keempat, hak untuk berpartisipasi (participation). Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi dirinya.

Anak juga membutuhkan kesejahteraan secara mendasar, yakni kesejahteraan psikologis, termasuk terpenuhinya kebutuhan rasa disayangi, rasa aman, perlindungan dan pengembangan diri. Bila hak anak-anak dipenuhi dengan efektif, maka anak akan terlepas dari eksploitasi. Namun pada siapakah kewajiban memberikan hak anak itu melekat? Orangtua, masyarakat, atau pemerintah ?

Dalam skala makro, persoalan menyangkut anak dan kesejahteraannya sangatlah rumit untuk dipecahkan. Perlu puluhan bahkan ratusan tahun lagi yang dibutuhkan negara kita untuk sampai pada situasi dimana tidak ada satupun anak Indonesia yang merasakan eksploitasi dan dapat hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Namun alangkah baiknya bila kita bisa memulai mengubah persoalan menjadi tujuan hidup kita dalam skala kecil, yaitu mulai dari apa yang terlihat di sekeliling kita sebagai individual. Kalau kata AA gym mulailah dengan 3 M : mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Permasalahan anak yang saat ini terjadi di indonesia adalah permasalahan milik kita bersama, bukan hanya orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah. Untuk itu marilah kita bangun bersama masa depan anak-anak bangsa ini dengan memperhatikan pendidikan dan kesehatan mereka karena masa depan bangsa ini ada pada pundak mereka. Jangan sampai bila kelak nanti republik ini harus dibangun tidak saja oleh generasi dengan IQ rendah, tetapi juga oleh sebuah generasi dengan predikat yang lebih memalukan lagi, generasi otak kosong yang dikarenakan kurang gizi dan minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para anak-anak penerus bangsa ini.

Read More

Masalah Pertumbuhan Di Indonesia

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia dll membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

A. Demografis

1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population)

Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326 (www.bps.go.id). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah.

Dari data yang saya ambil dari Kabupaten Kepulaun Selayar akan mewakili jumlah penduduk Indonesia, di bawah ini dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk di Kepualuan Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik postif dan negatif. Sebelum membahas tentang masalah kependudukan, ada baiknya kita mengetahui dampak positifnya lebih dahulu antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dsb.

Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konfik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalah lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat.

Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KBdan kini ditangani oleh BKKBN.

Jika melihat grafik di atas, dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka dibawah 1%. Dalam penggelompokkan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata.

Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk:

1. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
2. Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal
3. Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar
4. Sumber air
5. Perhubangan atau transportasi
6. Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

B. Non Demografis Bersifat Kualitatif

1. Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah

Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan. Namun, kembali lagi permasala itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Dalam hal kesehatan yang akan mejadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yeng terjadi menujukkan bagaimana kondisi lingkungan dan jugakesehatan pada masyarakat.

Dari data di atas dapat dilihat bagaimana penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di Indonesia yang dihitung berdasar jumlah kematian di setiap 1000 kelahiran per tahun. Penurunan ini menujukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonsia. Berbagai layanan kesehata yang dibuka seperti imunisasi dan juga posyandu tentunya menjadi harapan guna memperbaiki kondisi kesehatan yang ada saat ini.

Sebagai tambahan, terdapat tabel yang menujukkan bagaimana kondisi status gizi buruk yang ada di Indonesia tahun 1998-2003. Pemenuhan Gizi yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan jika dikaitkan dengan kemampuan bayi untuk bertahan dari penyakit. Kebutuhan akan gizi yang terpenuhi akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga lebih kebal terhadap penyakit. Dari grafik di bawah ini, masih banyak terdapat balita yang mengalami gizi kurang bahkan gizi buruk. Hal ini menujukkan bahwa perbaikan dalam hal kesehatan masih perlu dilakukan

Selain indikator tersebut, pengukuran tingkat kesehatan juga dapat dilakukan dengan melihat usia harapan hidup manusia Indonesia. Dalam Population Da

ta Sheet 2012, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun sedangkan tahun 2011 rata-rata usia harapan hidupnya 71. Hal ini menujukkan usaha peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

2. Pendidikan Yang Rendah

Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) tahun 2011 pun rata-rata pendidikanbangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia.

Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.

Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi penggangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang telihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang di maksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menujukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menujukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA.

Jika diamati, kondisi ini sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikandiharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

3. Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurutPBB namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupkan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika meihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini.

Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan di capai tahun 2015.

Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat menjadi penguasa namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak.

Yang manjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang penduduknya miskin padahal kaya sedangkan banyak negara yan miskin sumber daya namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi sperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan kebenaran UUD pasal 33. Dalam hal ini tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus di perhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya.

C. Solusi

Untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam penyebaran penduduk maka salah satu jalan dalam mengatasi masalah kependudukan ialah dengan mengadakan transmigrasi. Transmigrasimerupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia umumnya orang-orang yang mengikuti program transmigrasi berasal dari Jawa, Madura, dan Bali, mereka biasanya ditempatkan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan di bagian Nusantara yang masih jarang penduduk.
Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan memilki jumlah penduduk yang relatif sedikit menjadi salah satu tempat tujuan transmigrasi. Wilayah ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pertanian, dengan lahan yang masih luas dan tanah yang subur terbuka peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi para transmigran.

Pemerataan penduduk melalui transmigrasi dianggap penting mengingat kekayaan alam yang merupakan modal pokok dalam pembangunan nasional, yang masih terpendam dalam bumi Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan di bidang transmigrasi sangat erat hubungannya dengan pembangunan daerah, baik di daerah asal maupun daerah penerima. Dari berbagai studi telah didapatkan keterangan tentang keadaan paratransmigran umum ketika di daerah asal. Transmigrasi umum di Kalimantan Selatan misalnya, 61% tidak memiliki tanah ketika di daerah asal ( hardjosoenarto dalam Friedrich, 1980:94 ). Transmigrasi adalah perpindahan tempat, suatu gerakan yang mempunyai motivasi, dengan berbagai factor yang melatarbelakanginya, ( Suyitno, 1980:116 ).

Read More